Kayangan, 31 Mei 2026 - Provinsi Nusa Tenggara Barat kerap disebut sebagai salah satu daerah dengan potensi energi terbarukan terbesar di Indonesia timur. Sinar matahari melimpah sepanjang tahun, kawasan pesisir yang kaya angin, hingga potensi biomassa dan mikrohidro menjadi modal besar untuk membangun masa depan energi hijau. Namun di balik berbagai pidato, seminar, dan proyek peresmian, muncul satu pertanyaan penting: apakah transisi energi di NTB benar-benar sedang dibangun secara serius, atau hanya menjadi slogan politik yang terdengar indah di atas panggung? Pemerintah daerah memang terus menggaungkan komitmen menuju energi bersih. Berbagai proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) mulai diperkenalkan, investor mulai masuk, dan istilah green energy semakin sering terdengar. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap energi fosil masih sangat tinggi. Banyak wilayah masih bergantung pada pembangkit diesel, sementara pembangunan energi terbarukan berjalan relatif lambat dibanding besarnya potensi yang dimiliki daerah ini.
Ironisnya, NTB adalah daerah yang setiap hari “dibanjiri” energi matahari. Di siang hari, panas matahari begitu kuat hingga masyarakat sering mengeluh suhu yang semakin tinggi. Tetapi energi sebesar itu belum mampu dioptimalkan menjadi kekuatan ekonomi dan kemandirian listrik masyarakat. Atap-atap kantor pemerintah, sekolah, kampus, hotel, bahkan fasilitas publik masih minim penggunaan panel surya. Padahal, jika pemerintah benar-benar serius, energi surya seharusnya sudah menjadi gerakan massal, bukan sekadar proyek simbolis. Masalah utama transisi energi di NTB bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal keberanian politik. Energi hijau membutuhkan kebijakan yang konsisten, anggaran yang nyata, serta keberpihakan pada kepentingan jangka panjang masyarakat. Sayangnya, kebijakan energi sering kali berubah mengikuti pergantian kepemimpinan dan kepentingan investasi. Akibatnya, program energi terbarukan lebih sering tampil sebagai materi kampanye daripada gerakan pembangunan yang berkelanjutan.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa energi hijau hanya menjadi “jualan politik baru”. Istilah transisi energi terdengar modern dan menarik di mata publik maupun investor. Namun jika implementasinya tidak menyentuh masyarakat, maka yang terjadi hanyalah pencitraan pembangunan. PLTS dibangun, tetapi masyarakat desa masih kesulitan listrik stabil. Investor masuk, tetapi tenaga kerja lokal belum siap bersaing. Proyek energi hijau berkembang, tetapi pendidikan dan riset energi di daerah belum mendapat perhatian serius. Padahal, energi terbarukan dapat menjadi pintu kebangkitan ekonomi baru bagi NTB. Bayangkan jika setiap desa memiliki sistem PLTS mandiri, petani menggunakan pompa irigasi tenaga surya, nelayan memakai cold storage berbasis energi bersih, dan UMKM memanfaatkan listrik murah untuk produksi. Dampaknya bukan hanya pada lingkungan, tetapi juga pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan daya saing daerah.
Kampus-kampus di NTB juga seharusnya mengambil peran lebih besar. Perguruan tinggi tidak boleh hanya menjadi penonton dalam transisi energi. Riset, inovasi, dan pengembangan sumber daya manusia harus diperkuat agar NTB memiliki tenaga ahli lokal di bidang energi baru terbarukan. Jika tidak, daerah ini hanya akan menjadi pasar bagi teknologi luar tanpa memiliki kemandirian teknologi sendiri. Di tengah ancaman krisis iklim global, NTB sebenarnya memiliki peluang besar untuk menjadi pelopor energi hijau nasional. Dunia sedang bergerak menuju ekonomi rendah karbon, dan daerah yang mampu beradaptasi lebih cepat akan memperoleh keuntungan besar di masa depan. Tetapi peluang itu hanya bisa diraih jika energi hijau dipandang sebagai kebutuhan strategis daerah, bukan sekadar alat pencitraan politik. Masyarakat NTB tentu tidak membutuhkan terlalu banyak slogan. Yang dibutuhkan adalah kebijakan nyata, pembangunan yang konsisten, dan keberanian untuk keluar dari ketergantungan energi fosil. Sebab masa depan energi bersih tidak akan lahir dari baliho dan seminar semata, melainkan dari langkah konkret yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
*Pangeran Apriyono Subirto